TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA -- Presiden Joko Widodo atau Jokowi dinilai banyak mengakomodir kepentingan partai politik di pemerintahannya. Karena itu kebijakannya kerap menuai pro-kontra, di antaranya dengan memilih sejumlah menteri yang dianggap punya rekam jejak kurang baik dan Jaksa Agung dari partai politik.
© Tribunnews/Dany Permana Jaksa Agung, HM Prasetyo (baju putih)
Pendiri Setara Institute, Romo Benny menduga banyaknya kader parpol dalam kabinet karena Jokowi belum dapat lepas dari intervensi partainya. Termasuk partai koalisinya.
"Curiganya balas jasa Jokowi dengan cara politik transaksional karena sering kalah negosiasi di internal," ujar Romo Benny dalam diskusi di Jakarta, Minggu (23/11/2014).
Meski begitu, Benny menilai sejauh ini Jokowi dan Jusuf Kalla masih on the track. Namun dia mewanti-wanti bila memilih kader parpol untuk pejabat publik.
"Pilihlah orang parpol yang profesional, dia berprestasi, integritas," tegasnya.
No comments:
Post a Comment